Sejarah 14 Partai Terawal Indonesia: Masyumi, Partai Syarekat Islam, Partai Katolik Republik Indonesia, Parindra, Perwari, Partai Sosialis, Partai Sosialis Indonesia, Partai Murba

PARTAI MASJUMI (MASYUMI)


Partai Masjumi didirikan pada tanggal 7-11-1945 dengan berpusat di Jogjakarta, tetapi mulai pada tanggal 1-2-1950 telah dipindah kan ke Djakarta, untuk mempermudah perhubungan dengan seluruh Indonesia. Di Jogja sekarang ada Perwakilan Dewan Pimpinan Partai.

Adapun mengenai perkembangan partai, ialah ditiap-tiap kabupaten ada cabangnya Partai Masyumi, dan hampir disemua Kaonderan ada anak cabangnya. Disebagian besar desa di Jawa ada Ranting-ranting ketua Umum Dewan Partai Partai Masyumi.

Mengenai djumlah anggota yang sudah tercatat didaerah Renville di Jawa (belum semua cabang) ada lk. 2 juta. Setelah adanya persetujuan K. M. B. sekarang ini, maka ternyata perkembangan Partai Masyumi diseluruh Indonesia ber jalan dengan pesatnya, tidak ketinggalan di Irian pun sudah ada cabangnya Masyumi.

Selain dari pada itu, ada baiknya pula kami terangkan disini bahwa pada tanggal 26-28 Pebruari 1950 Partai SERMI di Kalimantan dalam Konggresnya akan meleburkan diri dengan resmi kedalam Partai Masyumi. Dan Partai USUMI di Samarinda, pada tanggal 13 Januari 1950 telah meleburkan diri menjadi cabang partai MASYUMI.



PARTAI SJAREKAT ISLAM INDONESIA (PSII)

P. S. I. I. ( Partai Sjarekat Islam Indonesia ) adalah partai Politik yang tertua diseluruh kepulauan Iudonesia. Ia didirikan pada tahun 1911, mula -mula tidak sebagai Partai Politik tetapi sebagai suatu perhimpunan yang terutama bermaksud mempertinggi kehidupan ekonomi rakyat.

Maksud itu yang dikandung, karena mengingat adanya tekanan yang hebat dari luar negeri terhadap lapangan ekonomi rakyat Indonesia. Sebab itu pada awal berdirinya itu PSII bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) dipimpin oleh Haji Samanhudi saudagar di Solo. 

Pada waktu-waktu itu semakin hari semakin terasalah oleh rakyat negeri sendiri, terutama sekali dilapangan politik. Tindasan moral, tindasan jiwa dan juga tindasan material. Tidak dapatlah lebih lama SDI itu mempertahankan corak dan haluan pergerakannya dilapangan perekonomian belaka. Ia perlu merobah sifatnya, menentukan haluan lain yang tidak kurang penting bagi perdjuangan bangsa. Dipilihnya satu tahun kemudian pada tahun 1912 - corak dan haluan politik. Dirobahlah bentuk dan susunan SDI itu menjadi Partai Politik.

Dengan perobahan corak dan haluan itu, pimpinan pergerakan pun diserahkan dari tangannya Hadji Samanhudi kepada Haji Umar Said Tjokroaminoto, seorang turunan bangsawan, tetapi berdjiwa demokrat-kerakyatan, seorang keluaran sekolah Mosvia.

Sekalipun pada waktu itu sudah banyak perhimpunan lainnya dilapangan sosial-ekonomi, tetapi SDI adalah yang pertamam-tama menginjak lapangan politik. Nama SDI diganti dengan SI (Syarekat Islam) saja.

Ringkasnya, pada tahun 1911 SDI bergerak dilapangan sosial-ekonomi. Satu tahun kemudian tahun 1912, namanya berubah menjadi SI, dan geraknyapun terang-terangan di lapangan politik radikal.



PARTAI KATOLIK REPUBLIK INDONESIA (PKRI)

1923 berdirinya PPKD (Perkumpulan Politik Katholik DJawa) kemudian diganti menjadi Perkumpulan Politik Katholik di Djawa. Pokok pedoman dari PPKD:

  • Actie PPKD terletak pada lapangan politik, yaitu politik yang berdasarkan Katholik.
  • Actie itu bersifat pada permulaan nasional jawa kemudian nasional Indonesia.
  • Haluan PPKD "evolutionnair", artinya menurut jalan yang teratur, tetapi dengan tempo yang cepat.

PPKD waktu itu ikut serta dalam Federasi yang bernama Indische Katholieke Partai, ialah gabungan perkumpulan-perkumpulan Katholik guna actie politik. Perkumpulan mana pokoknya beranggota Katholik Belanda.

22 Pebruari 1925 PPKD lepas dari IKP. Nama PPKD kemudian diganti menjadi dengan PPKI (Persatan Politik Katholik Indonesia). Majalah yang dikeluarkan "Suara Katholik". Dekat sebelum invasi Jepang ke Indonesia PPKI menjadi anggota GAPI. 8 Desember 1945 Kongres Katholik Indonesia menjadi PPKI menjadi PKRI. Azas partai: Ketuhahan dan berlaku menurut azas-azas Katholik.

Tujuan: Majukan Republik Indonesia pada umumnya dan mempertahankannya serta menegakkan berdirinya pada khususnya. Pimpinan partai dilakukan oleh Pengurus besar di Solo Kertua Pengurus Besar: I. J. Kasimo 11 Juli 1948 kedudukan partai dipindah ke ibu kota Republik Indonesia menurut keputusan kongres PKRI di Yogya.



PARTAI KERISTEN INDONESIA (PARKINDO)

Sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan, maka pada tanggal 6 Nopember 1945 diadakan rapat untuk umat Keristen di Jakarta bertempat di Balai Pertemuan Keristen Kramat 65 guna menyambut proklamasi kemerdekaan dan mendengarkan uraian dan pendjelasan tentang UUD Republik Indonesia. Sesudah rapat itu, maka dirasanya bahwa perlu ditengah-tengah umat Keristen didirikan Partai Keristen Politik untuk ikut serta memberi isi dan melaksanakan maklumat Pemerintah tertanggal 10 November 1945, yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia diperbolehkan mendirikan partai-partai yang bertudjuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan juga supaya Pemerintah mengetahui aliran-aliran apa yang terdapat ditengah- tengah masyarakat. Maka pada tanggal 18 Nopember 1945 didirikanlah di Jakarta Partai Politik Keristen yang bercorak nasional dan bertujuan: berusaha dalam lapangan politik, ekonomi dan sosial menurut azas-azas Firman Tuhan yang termaktub dalam Kitab Suci.

Apakah yang mendjadi alasan untuk mendirikan Partai Politik Kristen? 

Partai politik ini tidak didirikan karena mau ikut- ikut sadja atau agar jangan dituduh kurang semangat, akan tetapi hal ini dirasakan sebagai kewajiban umat Keristen untuk menentukan tujuan pemerintah berdasarkan Firman Tuhan, sebab kitab Suci menjelmakan kehendak Tuhan dalam segala lapangan penghidupan-penghidupan, termasuk juga lapangan politik.

Tuhan berkehendak, bahwa bangsa-bangsa itu, juga bangsa Indonesia, harus merdeka dan harus dapat mengatur dan memerintah negaranya sendiri. Kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah sudah menurut kehendak Tuhan, sebab itu kemerdekaan Indonesia kami pandang sebagai anugerah dari Tuhan memberi tugas kewajiban pada umat Keristen Indonesia untuk memelihara dan mempertahan kan anugerah pemberiannya, yakni Kemerdekaan Tanah Air dan Bangsa Indonesia.

Insyaf akan panggilan dan kewadjiban yang kami terima dari Tuhan itu, maka kami dirikan Partai Politik Keristen itu yang pada permulaan memakai nama Partai Keristen Nasional (disingkat PKN) dan yang diketuai oleh Dr. W. Z. Johannes.

Pada tanggal 8 Nopember 1945 dalam Konggres yang pertama di Solo maka nama Partai Keristen Nasional diganti dengan Partai Keristen Indonesia atau disingkat PARKINDO, nama mana sampai sekarang masih dipakai. Walaupun Parkindo dimaksudkan untuk merupakan satu-satunya Partai Politik Umat Keristen diseluruh Indonesia, akan tetapi berhubung dengan sulitnya perhubungan dengan daerah-daerah diluar Jawa, maka di Sumatra didirikan juga Partai Keristen Indonesia dengan singkatan PARKI.

Baru setelah diadakan sidang RNP di Malang pada bulan Maret 1947, dimana wakil-wakil dari Sumatra juga hadir, maka Pengurus Besar Parkindo dapat mengadakan pembicaraan dengan wakil- wakil dari Parki (Sumatra) untuk meletakkan dasar-dasar guna mempersatukan kedua partai yang pada hakekatnya mempunyai dasar yang sama.

Setelah wakil-wakil dari PARKI kembali ke Sumatera maka mereka mengadakan Kongres di Prapat pada tnggal 19/20 April 1947 untuk merundingkan hal itu. Konggres memutuskan, bahwa Parki meleburkan diri dalam Parkindo. Dengan demikian maka Parkindo sekarang merupakan satu-satunya partai untuk Unit Keristen Protestan didaerah Republik.

Selain dari pada alasan yang kami bentangkan diatas tadi, maka pada permulaan Parkindo didirikan juga untuk mempersatukan segenap umat Keristen Indonesia dalam satu Partai sebagai alat perjuangan keluar. Oleh karena Republik, yang muda itu mendapat ancaman yang paling besar justru dari golongan Keristen Belanda, maka perlu dengan perantaraan partai dinyatakan kepada Belanda, bahwa umat Keristen Indonesia, yang menyandarkan perjuangannya kepada Kitab Suci itu yang dinamakan Belanda Bijbel, berpendirian sama sekali berlainan dengan pendirian mereka tentang kemerdekaan Indonesia. Atas dasar Kitab Sutji itu umat Keristen Indonesia turut memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan akan terus turut mempertahankannya.

Setelah Parkindo berjalan lebih dari setahun, kami pandang bahwa maksud kita terhadap Belanda sudah cukup dikenal, maka kami baru melihat kedalam. Pada Konggres kami jang kedua pada bulan April 1947 di Solo, kami telah dapat menyusun dasar pendirian yang dapat kami pakai sebagai pedoman perjuangan.



PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI)


Pada bulan Nopember 1945 di Jakarta oleh beberapa pemimpin politik telah dibentuk suatu partai politik dengan nama "Serikat Rakjat Indonesia" disingkat SERINDO. Waktu itu di pimpin oleh Sdr. Mangunsarkoro dan Sdr. Osa Maliki sebagai sekretarisnya.

Setelah diadakan perundingan dengan beberapa partai-partai politik yang sama Azas dan Tujuannya, diantaranya: PNI, Pati dan Madiun, Partai Kedaulatan Rakyat dibawah pimpinan sdr. Soejono Hadinoto, di Jogja, PNI Palembang dan PNI Sulawesi dibawah pimpinan sdr. Manai Sophian, Partai Republik

Indonesia (PRI) di Madiun dipimpin oleh sdr. almarhum Soeradji (Korban Madiun Affaire) dan beberapa partai partai lokal kecil lain-lainnya, maka pada Kongres Serindo Pertama di Kediri dari tgl. 28 januari sampai tgl. 1 Februari 1946 partai-partai tsb di atas difusikan. Dengan ini, pada tgl. 29 Januari 1946 di Kediri berdirilah partai politik baru, Partai Nasional Indonesia disingkat PNI.



PERSATUAN INDONESIA RAYA (PIR)

Beberapa bulan sebelumnya Militaire actie II, maka di Jogjakarta terbentuklah: Partai Persatuan Indonesia Raya yang berjiwa: Nasional dan Demokratis. 
Menurut statement yang pada tanggal 10 December 1948 dikeluarkannya maka sebagian besar dari rakyat kita belumlah memajukan, memperkenalkan serta mengembangkan cita-citanya dalam memperjuangkan nasib bangsa Indonesia sehingga susunan Pemerintah dan perwakilannya belumlah merupakan badan-badan yang representatif.

Didalam persiapan dan selanjutnya untuk membentuk Negara Indonesia Serikat, maka seharusnya ada kerja sama yang erat diantara seluruh Rakyat Indonesia. Pada hakekatnya didalam memperjuangkan dan mempertahankan nasib bangsa Indonesia untuk mentjapai kemerdekaan sepenuhnya dalam Negara Indonesia Serikat tak adalah suatu perbedaan cita-cita diantara nasionalis federal dan nasionalis Republik.

Maka dari sebab itu hendaknyalah diusahakan adanya perhubungan dengan Rakyat yang berada diluar daerah yang dikuasai oleh Republik sekarang ini, supaya terlaksanalah suatu kerjasama yang erat. Untuk jelasnya, maka dibiwah ini terdapatlah statement yang lengkap:


STATEMENT :

Kami,

Yakin, bahwa tiap-tiap patriot Indonesia, dimana juga ia berada, sesuai dengan faham dan pengetahuannya masing -masing, sadar akan kewajibannya dan bersedia turut serta mempertahankan mengisi cita-cita kemerdekaan, yang telah menyatakan dengan Proklamasi Kemerdekaan, Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Augustus 1945, sebagai lambang pernyataan kemauan bangsa yang bulat untuk membantu mewudjudkan kesempurnaan dan perdamaian dunia umumnya;

Sadar akan kenjataan, bahwa masih terdapat sebagian rakyat yang tidak atau belum memadjukan, memperkenalkan serta mengembangkan cita-citanya dalam memperjuangkan nasib bangsa Indonesia; Berpendapat, bahwa segenap tenaga rakyat pertama-tama harus ditudjukan kepada terwudjudnya cita-cita nasional yang meliputi seluruh bangsa kita dengan dasar demokrasi yang sesuai dengan keadaan dan jiwa masyarakat Indonesia jang sesungguhnya;

Berpendapat pula, bahwa pertentangan didunia sekarang ini, yang menunjukkan suatu krisis dalam sejarah manusia, dapat dihadapi terutama dengan kepercayaan atas diri-pribadi berpegang teguh pada Panca Sila sebagai pedoman hidup bersama disertai dengan perkembangan jiwa budaya menurut bakatnya sendiri, dan dengan turut serta memberi sumbangan untuk keselamatan dunia;

Dengan ini membentuk organisasi dengan nama: PERSATUAN INDONESIA RAYA yang berjiwa nasional dan demokratis, mempunjai tugas bekerja secara effektif dengan penuh rasa tanggung djawab terhadap seluruh bangsa Indonesia dengan program perjuangan yang tertentu.



PARTAI INDONESIA RAYA (PARINDRA)

Parindra didirikan pada tanggal 25 Desember 1935 di Solo, terjadi dari gabungan PBI, BO, Serikat Sumatra, Tirtayasa dan Partai Serikat Celebes. Sebagai underbow dan yayasan ialah:

  • Rukun Tani
  • Koperasi Credit,dan
  • Surya Wirawan

Selama penduduknya Jepang dan agressie Belanda, Parindra berdiam diri. Setelah perjuangan yang berrupa pertempuran-pertempuran berhenti, maka Parindra lalu mulai bekerja lagi, yaitu pada pertengahan bulan Nopember 1949.



PARTAI WANITA RAKYAT (PERWARI)

Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) yang didirikun pada tangggal 17 Desember 1945 dalam Konggres Wanita Indonesia di Klaten mendapat pertjobaan besar pada waktu timbulnja perselisihan faham antura politik negara Pemerintah Sjahrir dengan politik negara Persatu in Perdjuangan jang di pelopori oleh Tan Malakka. Peruari turut masuk mendjadi anggauta Persa tuan Perdjuangan untuk tempat perlaksanaan urgensi programnja jang bersifat memperkuat garis belakang pertahanan negara.

Bahaya perpecahan didalam kalangan Perwari mulai nampak pula. Untuk menghindarkan bahaya itu, maka pada tgl 15-17 Mei 1946 Perwari mengadakan konggres di Jogja, guna meninjau kembali keadaan keadaannya, baik yang mengenai hubungan dalam, maupun yang mengenai hubungan luar organisasi. Kongres memutuskan, supaya Perwari keluar dari Persatuan Perdjuangan dan tidak turut dengan aksi politik negara. Perwari adalah perkumpulan wanita sosial.

Karena putusan kongres Perwari itu berlawanan dengan visi Pimpinan Pusat, maka Pimpinan Pusat yang diketuai oleh Nyi Sri Mangunsarkoro tidak suka turut tanggung djawab atas putusan konggres tersebut, sebab belum yakin akan kesalahan beleidnja. Karena itu maka seluruh Pimpinan Pusat memutuskan meletakkan jabatannya pada Kongres tersebut. Pimpinan Pusat pindah ke Malang dengan Ny. Sukardjo Wirjopranoto sebagai ketua.

Terdorong oleh keyakinan kebenaran siasat perjuangannya kearah 100% kemerdekaan dan kearah keadilan sosial, maka pada tgl 6 September 1946 atas inisiatif Nyi Sri Mangunsarkoro bersama-sama dengan Ny. MD Hadiprobowo dan N Sri Umyati (sekarang Ny. Malelo Siregar) dari Barisan Buruh Wanita, berdirilah PARTAI WANITA RAKYAT di Jogjakarta yang satu azus dan tujuan dengan Perwari.

PARTAI WANITA RARJAT bercita-cita menkonsekuen azas dan tujuan Perwari dalam bentuk kemasyarakatan, dimana harga dan hak kemanusiaan wanita terjamin adanya. Tracé perjuangan politik kemerdekaan 100 % dari Persatuan Perjuangan diteruskon oleh PARTAI WANITA RAKYAT. Tracé perjuangan politik itu dijalankan dengan memasuki gabungan-gabungan politik, seperti Benteng Republik yang menentang naskah Linggarjati dengan Peraturan Presidennya No.6, Gerakan Revolusi Rakyat yang menentang naskah Renville dan Konggres Rakyat yang menentang Aide-Memori Hatta Stikker.

Waktu ada penyerbuan tentara Belanda ke II pada 19 Desember 1948 yang memakan tempo 8 bulan, anggota-anggota PARTAI WANITA RAKYAT tetap setia akan pegangan politiknya. Mereka memperkuat perjuangan kemerdekaan kita secara wirama kewanitaannya. Pun dalam sidang-sidang KNP pleno PARTAI WANITA RAKYAT selalu giat memperjuangkan cita-cita kemerdekaan 100% dengan tidak berhenti-berhentinya mengkritik yang tidak lempang dan menganjurkan budi yang kuat dan jujur.

PARTAI WANITA RAKYAT sebagai partainya kaum ibu, kaum pendidik, yaitu bahwa kemerdekaan 100% dan keadilan sosial hanya dapat tercapai kalau segala tipu muslihat politik kita itu diberi fundament kejujuran dan keikhlasan sebagai hasil budi manusia. Waktu hasil-hasil KMB dibawa ke sidang BPKNP pleno lagi pun disitu pula tetap PARIAI WANITA RAKYAT memperdjuangkan 100% kemerdekaan negaranja dan menolak hasil-hasil KMB. Dengan secara pengelihatan wanita PARTAI WANITA RAKYAT memperingatkan seluruh kawan-kawan seperjuangannya, berlipat ganda siap dan sedia menangkis segala bahaya sebagai akibat hasil-hasil KMB. Rupanya peringatan itu tidak sia-sia, sebab seribu satu bahaya benar-benar menimpa negara kita yang merdeka dan berdaulat ini.

Pun perdjuangan PARTAI WANITA RAKJAT dalam hal kebudian tidak sia-sia, sebab salah satu program kabinet Halim dan Pemerintah Rupublik Indonesia menyebutkan, bahwa Negara harus menjamin berkembangnya budi pekerti warga negara. Sesudah Republik Indonesia kembali, sebagai akibat dari penanda tanganan Statement Roem-Royen pergerakan wanita Indonesia Umum, yang habis Konggres Perwari pada 17 Mei 1946 perjalanannya tidak berketentuan, sehingga lama kelamaan menjadi impotent, karena tidak tahan menghadapi pengaruh perjuangan Politik yang sangat tajam berhadap-hadapan satu sama lain itu, bangun kembali.

Penyerbuan Belanda ke II itu rupa-rupanya memberi pendidikan politik dan pendidikan perjuangan bagi kaum wanita seluruhnya. Maka hiduplah kembali semangat perdjuangan wanita Indonesia. Pada tanggal 28 Agustus sampai tanggal 2 September 1949 diadakan permusyawaratan Wanita seluruh Indonesia di Jogja karta yang dapat kunjungan dari perkumpulan-perkumpulan wanita seluruh kepulauan Indonesia.

Dalam Permusyawaratan ini nampak dorongan kehendak gerakan Wanita umumnya untuk menyesuaikan dirinya dalam situasi politik negara dengan segala konsekuensinya. Perhitungan politik yang nyata-nyata belum terdapat, karena itu Permusyawaratan Wanita Seluruh Indonesia ini mengajukan resolusi yang memuat tuntutan-tuntutan saja seperti berikut:

  • Menuntut kemerdekaan yang penuh dalam politik dan ekonomi dengan tidak bersyarat dalam tahun itu juga.
  • Memperkuat resolusi Konggres Pemuda Indonesia tentang:
  • Menuntut segera dibebaskannya tawanan-tawanan dari Sabang sampai ke Merauke, akibat perjuangan Kemerdekaan.
  • Bertekad bulat dalam keadaan bagaimana pun juga sanggup melanjutkan perjuangannya Rakyat Indonesia.




PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI)

Disahkan oleh Kongres ke VI pada tanggal 11,12 dan 13 Januari 1947 di Solo. Perserikatan ini bernama Partai Komunis Indonesia atau dengan singkat  PKI dan berkedudukan ditempat Central Comite.

Dengan berazaskan Marxisme-Leninisme PKI bertujuan terbentuknya masyarakat sosialis di Indonesia, yaitu susunan masyarakat Indonesia dimana semua alat-alat produksi dimiliki oleh dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. PKI berusaha mencapai tujuannya dengan jalan perjuangan kelas yang revolusioner, yaitu perjuangan kelas buruh tani dan golongan-golongan yang terhisap serta tertindas terhadap kelas borjuis.



PARTAI SOSIALIS

Partai Sosialis berpedoman paham sosialisme dengan mengakui adanya perjuangan kelas (klassenstrijd ) sebagai suatu kejadian pasti dalam masyarakat kapitalis diseluruh dunia. Perjuangan kelas ini pada masa sekarang mempunyai corak dan bangun yang berlainan daripada corak dan bangun dizaman mulai munculnya kapitalisme. Perjuangan kelas itu berjalan untuk perubahan sistem kapitalis seluruhnya dan hanya akan berakhirnya dengan lenyapnya semua pertentangan kelas didalam suatu masyarakat sosialis.

Menurut paham sosialisme, maka hanya masyarakat sosialis-lah yang dapat memberi kepada manusia pekerja kepastian hidup yang sepadan dengan kecakapannya dan memberi kesempatan dan kemungkinan sepenuhnya kepada seseorang dan kepada bangsa-bangsa untuk mengembangkan dirinya disegala lapangan kehidupan.

Pergerakan sosialis itu mempunyai suatu tabiat internasional dan anti-kapitalis-imperialis, serta menghormati kebudayaan nasional dan tiap-tiap agama. Yang dapat dikatakan sosialisme itu hanyalah suatu bentukan Negara dimana alat-alat produksi ada ditangan masyarakat serta diusahakan guna masyarakat itu.

Sosialisasi dari alat-alat produksi ini memungkinkan suatu produksi teratur menurut rencana produksi yang tertentu untuk keperluan dan kebahagiaan masyarakat. Menurut paham sosialisme sistem produksi kapitalis itu hanyalah suatu sistem produksi buat suatu masa yang tertentu dari sejarah masyarakat kemanusiaan saya. Malahan dalam suatu waktu yang tentu boleh diharapkan, sebagai akibat perjuangan golongan yang sehebat-hebatnya, sistem produksi kapitalis itu karena mengandung beberapa pertentangan akan roboh untuk diganti dengan sisteem produksi sosialis.



PARTAI SOSIALIS INDONESIA (PSI)

Sejak bulan Maret 1947, ternyata bahwa dikalangan Dewan Partai Partai, "PARTAI SOSIALIS" terdapat perbedaan faham yang prinsipil tentang sikap pendirian, pandangan (visi), serta corak dan cara melanjutkan perjuangan buat menyelamatkan dan menjelesaikan revolusi nasional kita ini.

Sekalipun dalam keterangan Azas Partai Sosial yang dijelaskan pula dalam buku partai, APA PARTAI KITA, ditegaskan sifat dan tingkat revolusi kita akan tetapi dalam praktiknya sikap pendirian dan langkah-langkah partai selama itu menyalahi politik partai yang sudah ditentukan itu.

Sikap pendirian dan langkah-langkah partai selama itu menyalai pula sikap Partai Sosialis terhadap Politik Luar dan Dalam Negeri yang diputuskan dalam konferensi Dewan Partai Sosialis di Jogjakarta pada tanggal 25 dan 26 Februari 1946, dan diperbaharui dalam resolusi Konferensi Dewan Partai "Partai Sosialis" di Cirebon pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 1946, dan disyahkan dalam Kongres Partai di Jogjakarta pada tanggal 6 sampai 9 September 1946.



PARTAI MURBA

Yang kita maksudkan dengan istilah Murba ialah golongan yang terbesar diantara beberapa golongan dalam masyarakat Indonesia dan yang tiada lagi mempunyai apa-apa, kecuali otak dan tenaganya sendiri.

Istilah Murba dimaksudkan lebih kurang meliputi arti istilah proletar. Tetapi sejarah hidup (historical development) serta coraknya Murba Indonesia, adalah berlainan dengan proletar Barat. Murba Indonesia belum lagi lepas sama sekali dari pada perhubungan kekeluargaan, seperti proletar Barat (Europa, Amerika). Lagi pula coraknya perjuangan dan musuhnya murba Indonesia berlainan dengan coraknya perjuangan dan musuhnya proletar Barat, terutama dalam garis kecilnya.

Murba umum (in general) boleh dibagi atas beberapa rombongan, diantaranya ialah:

  • Murba mesin (dalam pabrik, bengkel, tambang)
  • Murba tanah (perkebunan, sawah)
  • Murba pengangkutan (kereta, kapal, auto dll)
  • Murba perdagangan (firma, toko, bank dll)
  • Murba kota (pelbagai djembelan) dan
  • Murba intelek (djembel)

Golongan Murba  hidup atas upah (wage), yang mereka peroleh sesudah mempergunakan tenaga dan otak. Mereka tiada menghisap tenaga orang lain. Golongan Murba adalah hasil dari pemerasan/penindasa kapitalisme dan imperialisme

Belanda (dan asing lain) atas tani, tukang, bahkan juga atas tuan tanah dan majikan bangsa Indonesia, ketika Belanda mendarat disini. Golongan Murba adalah penjelmaan sebahagian besar dari rakjat Indonesia, dari yang berpunya menjadi yang tak berpunya selama lebih kurang 350 tahun. Penjelmaan itu melalui-mengalami pemerasan/penindasan dari sistem monopoli, sistem cultuurstelsel, sistem kolonial kapitalisme Belanda dan sistem Kempeitai Jepang.

Golongan Murba Indonesia adalah golongan yang paling terperas, tertindas diantara semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Berhubung dengan keadaan yang sedemikinlah maka menurut teori materialisme/dialectica, golongan Murba yang seharusnya mempunyai hasrat Kemerdekaan tulen dan kemakmuran bersama yang paling tegas dan paling keras diantara golongan anti imperialisme di Indonesia.

Dalam perjuangan kemerdekaan menentang fascisme, imperialisme dan kapitalisme sudah sewajarnyalah golongan Murba yang menjadi kodrat-pendorong (motive force), karena memangnya golongan Murbalah yang terbesar dan yang paling terperas, tertindas. Teore tersebut diatas baru mendjadi suatu kenyataan apa bila sudah dilaksanakan dengan jaya. Dengan membentuk organisasi Murba Indonesia, yang berdisiplin baja dengan menjalankan taktik strategi yang cocok dengan perjuangan dan wataknya Murba Indonesia. 

Maka mudah-mudahan Murba Indonesia akan berhasil menjalankan lakon sejarah yang dipikulkn kepadanya yakni: menyusun dan mengerahkan semua tenaga  revolusi rakyat Indonesia dengan maksud menghancur-leburkan agresi kapitalis  imperialis manapun juga dan meletakkan batu dasar pertama bagi masyarakat sosialis diatas bumi Indonesia. Baru kalau semuanya ini  terlaksana barulah Murba Indonesia boleh dikatakan mempolopori perjuangan Kemerdekaan (politik dan ekonomi) rakyat Indonesia. Seterusnya pula barulah Republik Indonesia berhak disebutkan mempelopori perjuangan Kemerdekaan (politik dan ekonomi) seluruhnya tanah jajahan atau setengah jajahan didunia sekarang.


PARTAI BURUH INDONESIA (PBI)

PBI berazas atas paham Sosialisme dari Marx dan Lenin: Perobahan didalam cara produksi tentu menimbulkan perubahan-perubahan dalam sistem masyarakat seluruhnya. Partai Buruh Indonesia dalam merencanakan programnya, maupun dalam melakukan perjuangannya, harus menurut hukum-hukum kemajuan produksi atau hukum-hukum kemajuan ekonomi masyarakat. Hak perseorangan atas alat produksi mengakibatkan adanya krisis ekonomi yang menyebabkan kerusakan-kerusakan kekuatan produksi. Hak milik perseorangan harus diganti menjadi hak milik bersama, atas alat-alat produksi.






PARTAI BURUH

Pimpinan Pusat Sementara Partai Buruh Indonesia (PBI) yang didirikan pada akhir September 1948, pada ketika peristiwa Madiun, dimaksudkan untuk melanjutkan pekerjaan Pengurus Besar yang pada waktu itu tidak ketahuan dimana adanya. Partai itu berazas pada paham Demokrasi dan bertujuan membentuk Masyarakat Sosialis didalam mana golongan buruh memegang pucuk Pimpinan Pemerintah.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama